Kamis, 06 Oktober 2011

Soal UTS


Soal UTS  IPS
Sifat Open Book

I.          Kehidupan Sosial Masyarakat Kampung Naga
Penduduk Kampung Naga terdiri dari 107 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk Kampung Naga 316 orang dan berdasarkan jenis kelaminnya penduduk Kampung Naga terdiri dari laki-laki 161 orang dan perempuan 155 orang. Sedangkan berdasarkan struktur umurnya yang dewasa (lebih dari 17 tahun) 283 orang dewasa dan 33 orang anak-anak (Monografi Desa Neglasasari, 2002). Berdasarkan tingkat pendidikannya,  penduduk Kampung Naga yang berjumlah 316 tersebut: tidak sekolah 111 orang, SD 184 orang, SLTP 6 orang, SLTA 8 orang, dan Perguruan Tinggi 7 orang (Monografi Desa Neglasari, 2002). Dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan  tampak jelas bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kampung Naga sangat rendah. Menurut beberapa kepala keluarga yang diwawancarai, kebanyakan masyarakat Kampung Naga berpendidikan rendah, bukan karena larangan adat untuk bersekolah tetapi karena keterbatasan biaya untuk menyekolahkan anaknya. Berdasarkan sumber mata pencaharian penduduk Kampung Naga terdiri dari petani 164 orang, wiraswasta 6 orang,  buruh 36 orang, dagang 27 orang, pegawai negara sipil 1 orang, pensiunan 1 orang dan lain-lain 81 orang. Menurut pendapat dari masyarakat setempat, cerita tentang  asal-usul masayarakat Kampung Naga hanya boleh disampaikan oleh ketua adat yang disebut Pak Kuncen. Beberapa kali dilakukan diskusi dengan Pak Kuncen, tidak diperoleh informasi tentang sejarah masyarakat  Kampung Naga. Bukti sejarah yang sudah dihimpun hanyalah bukti bahwa pada tahun 1956 Kampung Naga dibakar oleh gerombolan DI TII. Menurut Dinas Pariwisata Tasikmalaya (1997), sejarah Kampung Naga ditulis pada sebuah buku dalam bahasan Sansekerta (Sanakrit), namun disayangkan bahwa pada peristiwa pembakaran Kampung Naga oleh Gerombolan Kartosuwiryo sekitar tahun 1956, musnah terbakar, termasuk benda-benda sakral berupa  senjata.
Mengungkap Sejarah Kampung Naga tanpa mendasarkan/berpegang kepada buku itu, Kuncen R. Suteja  dianggap pelanggaran terhadap karuhun. Yang disebut Karuhun disebut Sembah Dalem Singaparana dimakamkan di Komplek Kampung Naga sebelah barat, disebelahnya terdapat 3 makam lainnya yang tidak diketahui nama-namanya, dikelilingi pohon-pohon berumur ratusan tahun yang lebat di atas sebuah bukit.  Sedikit yang bisa diceritakan tentang keturunan Sembah Dalem Singaparana yang mempunyai 6 (enam) saudara laki-laki: Rd. Kagok Kata Lakah Nu Lencing Sang Seda Sakti, Ratu Incung Kudratullah, Pangeran Mangku Bawang, Sunan Gunung Jati Kalijaga Sunan Gunung Komara, dan Pangeran Kudratullah. Masyarakat Kampung Naga terdiri dari keturunan Embah Sinuhun Singaparna dan masyarakat kebanyakan. Masyarakat Kampung Naga dipimpin oleh  seorang Kuncen (Ketua Adat) yang dibantu oleh seorang punduh dan seorang lebe. Selain ini terdapat “dewan” sesepuh sebagai penasehat kuncen.  Kuncen berfungsi sebagai ketua adat yang bertugas memimpin masyarakat, memimpin upacara adat dan hubungan dengan masyarakat luar. Punduh berfungsi membantu. Kuncen dalam urusan kemasyarakatan sehari-hari antara lain menggerakkan masyarakat untuk bekerja bakti di lingkungan Kampung Naga, menerima tamu resmi yaitu tamu yang ingin bertemu dengan ketua adat. Untuk tamu yang sekedar untuk rekreasi, melihat lingkungan Kampung Naga hanya dipandu oleh pemandu wisata yang terdiri dari remaja Kampung Naga yang sehari-harinya memandu wisatawan. Sedangkan Lebe bertugas mengurus jenazah apabila ada kematian beserta upacara yang menyertainya. Disamping itu di Kampung Naga terdapat seorang Ketua RT yang berfungsi sebagai mediator masyarakat dengan pengurus Desa. Untuk menjaga norma-norma antara lain: larangan ngadu (judi), madat (mabuk-mabukan), dan madon (zina), larangan masuk ke wilayah keramat merupakan tugas punduh dan kuncen untuk memberi peringatan kepada warga yang melanggarnya.  Sebagai bahan perbandingan, ada beberapa model strata sosial pada masyarakat tradisional. Menurut Konradus (2003) pada masyarakat Dayak Kenyah di Kecamatan Pujungan, Kalimantan Timur  juga ditemukan struktur masyarakat yang terdiri 3 (tiga) strata. Strata tersebut terdiri dari :  Paren, ningrat (nobility). Paren memiliki peran sebagai pemimpin dan menjaga institusi adat agar norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat tetap ditaati oleh masyarakat. Panyen, masyarakat biasa (ordinary people). Panyen merupakan masyarakat biasa yang berperan sebagai layaknya “rakyat” dalam suatu negara dan Kula, budak (slaves). Kula merupakan masyarakat kelas rendah yang biasanya sebagai pesuruh. Lembaga yang lain adalah ronda. Ronda dikoordinatori oleh punduh. Ronda siang terdiri dari 2 orang dan ronda malam terdiri dari 12 orang yang bergiliran untuk seluruh warga. Tugas peronda adalah menjaga agar tidak terjadi kebakaran dan kalau ada yang sakit, melahirkan atau orang sudah sangat tua minta bantuan sesuatu petugas ronda yang pertama membantunya. Petugas ronda tidak bertugas menjaga keamanan Kampung karena menurut mereka tidak akan terjadi pencurian atau tindak kriminal lainnya karena masyarakat tersebut  yakin bahwa hal tersebut tidak akan terjadi di Kampung Naga.

II.         Pergolakan POSO
Kasus eksekusi mati tiga warga Poso, Fabianus Tibo, Dominggus da Silva dan Marinus Riwu yang dianggap tidak adil (22 September) dan penembakan sadis yang menewaskan tokoh Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) Pdt Irianto Salemba Djaya Kongkoli STh MTh nyaris saja menyalakan kembali sumbu konflik horizontal di daerah pesisir timur Sulawesi Tengah (Sulteng) tersebut. Tapi untungnya warga mampu menahan diri. Warga berusaha tidak mau terprovokasi kendati mereka terus dipancing untuk berbuat rusuh. Ada kesadaran yang muncul bahwa kekerasan yang masih saja terus berlangsung di Poso, bukan jadi begitu saja tapi sengaja diciptakan. Ada tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh kelompok-kelompok kepentingan di negeri ini, dan Poso hendak dijadikan "laboratorium" untuk mencapai tujuan yang diinginkan."Kami sadar sekarang, kami mau diadu. Ya, dua komunitas beragama di Poso sengaja ingin diadu, dan jika kami terpancing maka perang bisa berulang, tujuan mereka pun akan tercapai," ungkap Ketua Umum Majelis Sinode GKST, Pdt Rinaldy Damanik MSi. Hal yang sama juga dikatakan Ketua Forum Perjuangan Umat Islam Poso (FSPUI), Ustad Adnan Arsal. Menurutnya, ada pihak ketiga yang ingin mengeruk keuntungan di balik konflik Poso. Itulah sebabnya, kekerasan di daerah itu tidak berhenti sampai sekarang. Damanik sendiri memiliki kecurigaan kuat terhadap kekuatan-kekuatan tertentu yang ingin memproyekkan konflik Poso. Mereka itu jadi peseni-peseni konflik di Poso. Tapi karena alasan stabilitas, ia menolak memerinci siapa kekuatan-kekuatan itu.
Proses penyelesaian konflik Poso yang tidak menyentuh sampai ke akar, menjadi faktor utama penyebab mengapa persoalan Poso tak kunjung selesai sampai saat ini. Ada tiga hal yang mestinya dilihat sebagai akar penyebab konflik Poso. Pertama, menyangkut politik identitas. Sejak awal, kekerasan Poso sarat politik lokalnya. Ditandai pertarungan di antara politisi untuk meraih kekuasaan politik dan birokrasi, dengan memanipulasi identitas agama dan suku. Pertarungan politik terasa sekali dalam proses pergantian bupati Poso, akhir 1998 hingga 1999. Begitu juga dalam perebutan jabatan birokrasi pemerintahan, seperti sekretaris daerah. "Perlagaan itu menjadi tidak beradab, karena menggunakan kekerasan sebagai metode. Sejumlah politisi memobilisasi para pendukung untuk melakukan kekerasan, dengan mengeksploitasi identitas agama dan suku," katanya. Kedua, keterlibatan aparat TNI dan Polri dalam permainan konflik Poso. Fakta-fakta tentang peredaran senjata dan amunisi organik di Poso, menjadi salah satu bukti penting untuk melihat keterlibatan aparat. Hasil penelitian Arianto menemukan senjata-senjata organik yang beredar di Poso antara lain jenis M-16, AK-47, SS-1, pistol jenis FN dan Revolver. Senjata-senjata itu adalah jenis-jenis senjata standar yang biasa dipakai aparat TNI maupun Polri. Ketiga, soal kepentingan ekspansi modal-modal besar ke Poso. Pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasiswa 800 MW yang dimulai tahun 2003 menurut Arianto, menjadi salah satu sumber pemicu konflik di Poso. "Proyek raksasa itu dibangun tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil dan malah menjadikan aparat sebagai tameng untuk melindungi proyeknya. Ini semua sumber konflik yang pernah tidak diselesaikan di Poso," tandasnya. Selama 8 tahun konflik Poso, di gelar 3 kali operasi keamanan yang cukup besar di Poso sebagai upaya pemulihan keamanan. Pertama, Operasi Sintuwu Maroso (berlangsung 2,5 tahun - mulai Januari 2002 sampai Juni 2005 atau 7 kali diperpanjang). Kedua, Komando Operasi Pemulihan Keamanan Poso atau Koospkam (Januari - Juni 2006 berdasarkan Inpres No 14/2005) dan ketiga Operasi Lanto Dago yang berlangsung sejak Juli sampai sekarang. Bersamaan dengan itu juga dilaksanakan program rekonsiliasi dan rekonstruksi fisik bangunan-bangunan rumah warga maupun fasilitas pemerintah yang hancur akibat konflik. Tapi berbagai usaha yang menelan anggaran tidak sedikit itu, belum memberikan hasil memadai. Malah rumah-rumah warga yang baru selesai dibangun, dibakar kembali oleh massa yang tidak bertanggung jawab. Termasuk operasi pemulihan keamanan yang melibatkan ribuan aparat TNI/Polri tersebut, tetap tak mampu menghentikan aksi-aksi kekerasan di Poso. Malah teror dan kekerasan semakin sering terjadi dan berlangsung sangat sistematis. Sekretaris Poso Center (koalisi 33 LSM yang concern terhadap penyelesaian kasus Poso), Mafud Maswara menyebutkan antara tahun 2005-2006 lebih dari 60 kali kasus kekerasan di Poso maupun Palu. Jumlah itu, katanya, belum termasuk kasus-kasus kekerasan yang terjadi antara 2002-2004 pasca kesepakatan Deklarasi Malino untuk Perdamaian Poso. Jenis-jenis kekerasan seperti teror peledakan bom, penembakan misterius, pembakaran rumah dan sebagainya yang merengut ratusan korban jiwa, dan pelakunya masih misterius sampai sekarang. Polisi sendiri mengklaim sudah mengungkap sejumlah kasus kekerasan yang ada, di antaranya kasus mutilasi 3 siswi, penembakan jaksa Ferry dan Pdt Tinulele dengan tersangkanya Hasauddin Cs. Pelaku ditangkap saat operasi Koopskam dan kini sedang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta. Namun kasus-kasus lainnya sampai kini pelakunya masih kabur.
Memang pada fase Koopskam digelar Januari - Juni 2006 yang dipimpin Irjen Pol Paulus Purwoko, banyak perkembangan yang terjadi. Keamanan Poso lebih kondusif, para pelaku kekerasan ditangkap termasuk pejabat-pejabat yang diduga mengkorupsi dana-dana kemanusiaan Poso ditangkap dan diadili. Tapi dengan kasus penembakan tokoh masyarakat Poso, Pdt Irianto Kongkoli, keberhasilan Koopskam pun tercoreng. Ibarat panas setahun dihapuskan hujan sehari, kepercayaan masyarakat pada aparat keamanan kembali luntur dan menilai keamanan Poso kembali ke titik nadir. Lebih-lebih lagi kasus penembakan Kongkoli belum bisa diungkap sampai sekarang. Mereka semua yang memimpin massa untuk membakar rumah-rumah warga masih bebas berkeliaran di Poso, dan tidak pernah disentuh hukum. Jika TGPF dibentuk, masalah ini harus diungkap. Mereka itu harus ditindak demi menyelesaikan kasus Poso hingga ke akar-akarnya.


Pertanyaan – pertanyaan
1.       Bagaimana proses terjadinya struktur sosial di Kampung Naga?
2.       Sebutkan Jenis-jenis struktur sosial di kampung Naga
3.       Apa peran dan fungsi individu yang mempunyai status dalam struktur sosial di kampung Naga?
4.       Coba anda jelaskan mengenai stratifikasi sosial yang berada di Kampung Naga berdasarkan :
a.       Faktor pendorong terbentuknya stratifikasi sosial
b.      Dampak dari terjadinya stratifikasi sosial di Kampung Naga
5.       Bagaimana kronologis terjadinya konflik poso?
6.       Apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik di Poso?
7.       Apa saja hasil diterima oleh masyarakat sebagai dampak terjadinya konflik poso
8.       Menurut anda apa yang harus dilakukan sebagai upaya untuk :
a.       Pemecahan masalah mengakhiri konflik
b.      Langkah antisipasi supaya konflik tidak terulang kembali







------------------ good luck .......................

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar